Buku Tercetak
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalahan yang berujung pada sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Di satu sisi, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain Pemerintah Pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang memungkinkan masing-masing daerah untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan bentuk dan isi kewenangan yang memiliki standar nasional. Salah satu kewenangan pemerintah yang didelegasikan ke daerah otonomi yang sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada tumpang tindih kewenangan adalah bidang pertanahan. Munculnya permasalahan kewenangan dalam bidang pertanahan ini setidaknya terkait dengan pemahaman yang salah dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan.
Untuk meluruskan beragamnya interpretasi tersebut, dibutuhkan literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini penting karena pelaku sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkan buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
201701422 | 346.04 Hut k c.11 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201501745 | 346.04 Hut k c.1 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501746 | 346.04 Hut k c.2 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501747 | 346.04 Hut k c.3 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501748 | 346.04 Hut k c.4 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501744 | 346.04 Hut k c.5 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501743 | 346.04 Hut k c.6 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501742 | 346.04 Hut k c.7 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201701425 | 346.04 Hut k c.8 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201701424 | 346.04 Hut k c.9 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201701423 | 346.04 Hut k c.10 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201701421 | 346.04 Hut k c.12 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201701420 | 346.04 Hut k c.13 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain